Indonesia Power Jadi Subholding PLN Berkinerja Positif

PLN Indonesia Power tanpa henti mengakselerasi Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk mewujudkan transisi energi, komitmen ini pun menghasilkan hasil terhadap capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 102,78 terhadap Semester I 2023.

Direktur Utama PLN Indonesia Power https://riauchannel.com/, Edwin Nugraha Putra mengatakan, capaian ini tidak terlepas berasal dari komitmen dan aksi korporasi di dalam mengakselerasi pengembangan EBT di Tanah air, gara-gara bauran kekuatan kian membaik dan pemanfaatan BBM menurun.

“Kami selamanya berkomitmen untuk beri tambahan yang terbaik bagi Bangsa dan Negara,” kata Edwin, di Jakarta, Minggu (10/9/2023).

Menurut Edwin, pas ini PLN IP sedang gencar di dalam jalankan usaha untuk mengakselerasi transisi energi, di mana proyek-proyek diluncurkan bersama dengan bersama dengan mengajak mitra strategis yang mempunyai visi yang sama dan juga berkomitmen terhadap keunggulan dan obyek utama yaitu terwujudnya transisi kekuatan di Tanah Air.

Edwin mengatakan, PLN Indonesia Power Senantiasa jalankan inovasi dan perbaikan di di dalam menggerakkan operasional bisnis perusahaan. Karenanya, capaian NKO terbaik di tingkat Subholding PLN pada semester I 2023 ini tidak terlepas berasal dari kerja keras semua susunan Insan PLN IP yang tetap berjuang 24 jam nonstop.

Menurutnya, bersama dengan bersama dengan capaian NKO 102,78 menjadikan Indonesia Power sebagai subholding PLN bersama dengan bersama dengan kinerja terbaik. PLN IP mencapai menjadi yang tertinggi satu salah satu Subholding PLN yang lainnya.

Suntik Mati PLTU Bakal Bebani Keuangan PLN, Ini Kata Menteri ESDM

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang bilang program suntik mati PLTU batu bara bisa membebani keuangan PT PLN (Persero).

Arifin mengatakan, dirinya bersama dengan bersama dengan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir sedang menyiapkan kebijakan untuk merealisasikan program pensiun dini PLTU batu bara.

“Pensiun dini kan lagi disiapin. Nah itu perlu nanti persetujuan tiga menteri, Menteri Keuangan, Menteri BUMN sama Menteri ESDM. Kita lagi siapin yah,” ujar Arifin di Jakarta, Jumat (8/9/2023).

Adapun pembiayaan untuk program pensiun dini pembangkit listrik berasal dari batu bara berikut berasal berasal dari sumber dana murah. Salah satunya donor senilai USD 20 miliar yang diberikan lewat Just Energy Transition Partnership (JETP).

“Nanti bisa ada sumber dana yang tidak mahal yang bisa disita oleh suatu entity. Sehingga umurnya (PLTU batu bara) nanti bisa diperpendek,” kata Arifin.

Menurut dia, pemerintah tidak bisa asal di dalam mematikan PLTU supaya bisa memberatkan PLN. Oleh karenanya, pemerintah sedang mengkajinya secara bertahap.

“Kan perlu dihitung supaya enggak ada dampak keuangannya, ya kan? Makanya kan perlu satu-satu programnya apa,” imbuh Arifin.

Kata Sri Mulyani

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pensiun dini PLTU bukan perihal mudah. Di luar pembiayaan, pemerintah termasuk perlu berkhayal untuk melacak sumber kekuatan pengganti.

“Saat ini kami terlalu berada terhadap level pembahasan berapa besarnya dana pensiun yang cakupannya bisa mempengaruhi neraca perusahaan PLN,” kata Sri Mulyani di dalam acara Gala Dinner Indonesia Sutainability Forum (ISF) di Park Hyatt Jakarta, Kamis (7/9/2023) malam.

Saat ini, pemerintah sedang menyusun rancangan pematian dua pembangkit listrik, yaitu PLTU Cirebon-1 dan PLTU Pelabuhan Ratu. Proyek ini didanai lewat mekanisme Energy Transition Mechanism (ETM).

Jadi Aset Mangkrak

Saat operasi PLTU batu bara disetop, sambung Sri Mulyani, maka itu menjadi aset mangkrak bagi PLN. Masalah berikutnya, melacak sumber kekuatan terbarukan sebagai pengganti PLTU termasuk perlu modal tidak sedikit.

“Kurs yang pas ini mahal menjadi persoalan yang teridentifikasi secara nyata, bukan lagi hanya bicara soal duit triliunan,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani sehabis itu mencontohkan suntik mati PLTU Cirebon-1 yang memiliki kekuatan 660 MW. Untuk merealisasikannya, diperlukan modal sebesar USD 330 juta yang keliru satunya bersumber berasal dari pinjaman.

“Pinjaman saat tingkat bunga menjadi mahal, siapa yang bisa membayar untuk itu?” menanyakan Sri Mulyani.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *